Lelang Beton BPPBJ Bermasalah, KP3I : Inspektorat Pemprov DKI seolah tutup mata

Ilustrasi gambar (istimewa)

JAKARTAINSIGHT.com | Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) mempertanyakan kinerja Kepala Inspektorat Pemprov DKI Michael Rolandi C Brata yang terkesan tutup mata karena tidak memeriksa Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda Terkait  dugaan kongkalikong dalam lelang e-Katalog Pengadaan Barang Kategori Beton yang diselenggarakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.

 

Ketua Divisi Hukum KP3I, Renhad P. SH, memaparkan, dokumen surat permohonan BPPBJ DKI yang berisi Permohonan Penambahan Kategori pada Katalog Lokal di BPPBJ DKI kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tidak bisa menjadi dalil pembenar atas pelanggaran prosedur yang dilakukan Bless.

"Itu (surat jawaban LKPP) justru memperkuat bukti jejak pelanggaran yang sistematis, yang direncanakan BPPBJ. Karena, surat LKPP menekankan bahwa perusahaan Penyedia Katalog Elektronik mutlak harus berbadan usaha Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal alias agen Prinsipal," kata Renhad kepada wartawan, di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu (6/10/2019).

Renhad mengungkapkan, “Mengacu pada surat jawaban LKPP kepada BPPBJ DKI, mestinya yang dilakukan seleksi terlebih dahulu adalah perusahaan-perusahaan Prinsipal Produsen. Apabila Prinsipal Produsen tidak ada yang memenuhi syarat, atau dengan kata lain jika tidak tersedia Perusahaan Prinsipal Produsen, baru kemudian BPPBJ boleh menyeleksi perusahaan penyedia jasa yang memiliki izin usaha jasa konstruksi dan sertifikat badan usaha.”

"Tetapi ini kan tidak, tahapan seleksi atau evaluasi terhadap Prinsipal Produsen untuk kategori Beton, Precast dan Beton Rapid Setting tidak pernah dilakukan, dan BPPBJ langsung meloloskan perusahaan jasa konstruksi," ujar Renhad.

"Lagi pula, ini kan Ibu Kota Jakarta, di sini ada banyak perusahaan Penyedia Katalog Elektronik berbadan usaha Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal alias agen Prinsipal, sebagaimana perintah LKKP. Kalau di daerah, mungkin bisa jadi Prinsipal Produsen tidak tersedia," sambung Renhad.

Sebelumnya, pihak Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyampaikan, "Buat saya, lelangnya tidak usah dibatalin, jalan terus saja, agar di ujung lelang ini ada bukti untuk dibawa ke ranah hukum," ujar Uchok.

Menurut Ucok, evaluasi pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja SKPD menjadi tanggung jawab Inspektorat sebagai pengawas di lingkungan Pemprov DKI.

Kepala Inspektorat Pemprov DKI, Michael Rolandi C Brata harus pro aktif dengan cara memeriksa Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda. Kalau perlu, inspertokrat harus bekerja sama dengan Kejati DKI untuk mengungkap modus pengadaan (beton) ini," kata Uchok kepada wartawan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Penulis: Addo
Editor:Mika Syagi

Artikel Populer