Bocoran Nasib First Media yang Ditentukan Malam Ini

Ilustrasi: Istimewa

JAKARTAINSIGHT.com | Pencabutan izin frekuensi radio 2,3GHz oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada PT First Media Tbk (KBLV) dan dua penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA), yakni  PT Internux (penyelenggaran layanan bolt), dan PT Jasnita Telekomindo, akan dikeluarkan hari ini, Senin (19/11).

Langkah Kominfo tersebut direspon oleh PT First Media Tbk (KBLV) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika (Ditjen SDPPI) pada awal November lalu.

Mendekati waktu keluarnya surat keputusan pencabutan izin tersebut, hari ini, Senin (19/11/2018), Kominfo menerima proposal perdamaian dari PT First Media Tbk (KBLV), yang isinya menyatakan komitmen untuk membayar tunggakan plus denda Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio di 2,3 GHz.

Proposal perdamaian dari PT First Media Tbk (KBLV) itu sekaligus pencabutan gugatannya kepada Kominfo yang sebelumnya sudah didaftarkan ke PTUN pada 2 November 2018 lalu.

Isi gugatan anak perusahaan Lippo Group itu meminta agar menunda pelaksanaan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November, menunda segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya.

Kemudian, menunda pengenaan sanksi dalam bentuk apapun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) kepada penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan/atau kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.

Kemudian, menunda pengenaan sanksi dalam bentuk apapun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) kepada penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan/atau kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.

Dalam pokok perkara, First Media juga mengajukan pembatalan dua surat yang dirilis SDPPI, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan surat No. 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Pencabutan IPFR.

Adapun proposal perdamaian dari PT First Media Tbk (KBLV) itu langsung dibawa Dirjen SDPPI Ismail menuju Kementerian Keuangan untuk membahas teknis pembayaran dan berdiskusi mendapatkan yang terbaik.

Sejauh ini Surat Keputusan (SK) Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi belum diterbitkan oleh Kominfo. Nasib pelanggan First Media dan Bolt pun masih bergantung pada SK tersebut, di mana Kominfo menunggu realisasi pembayaran kedua perusahaan untuk membayar BHP frekuensi sampai pukul 24.00 WIB hari ini.

 

 

Penulis: Ganest
Editor:Ganest

Artikel Populer